Saat berita tentang efisiensi anggaran negara menguat, kemudian demonstrasi tentang pajak terjadi, berita yang berkebalikan muncul. Yaitu setiap anggota DPR 2024-2029 dapat tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menegaskan itu. Jadi untuk rakyat pajak yang naik. Sedangkan untuk wakil rakyat, tunjangannya yang naik.
Alasan mengapa demikian adalah karena anggota DPR kali ini tidak lagi memperoleh rumah dinas. Berbeda dengan anggota DPR periode sebelumnya, yang mendapat fasilitas rumah jabatan.
Perbedaan itu kemudian membuat pengalihan anggaran. Tidak lagi dapat rumah tapi akan mendapat tunjangan rumah Rp 50 juta setiap bulan. Jelas ini membuat pendapatan bulanan anggota DPR meningkat, bisa lebih Rp 100 juta per bulan.
Kepatutan
Berita ini tentu membuat rakyat mengelus dada. Saat pemerintah sedang “habis-habisan” memberlakukan peningkatan pajak, wakil rakyat justru mendapat kucuran dana rakyat.
Tentu logika umum yang mengemuka, mengapa itu tidak menunggu kondisi keuangan negara stabil. Setidak-tidaknya kalau mau ideal, penetapan hal itu menanti rakyat bisa sejahtera.
Secara hukum tentu kebijakan itu ada landasannya. Namun secara hati, patut kah itu? Pantaskah itu secara publik? Kita bisa menjawab dalam hati.
Persoalannya memang pada lingkaran ini. Rakyat harus sulit, wakil rakyat semakin berpendapatan “selangit”. Seketika mencuat kesan ketidakadilan. Rakyat menanggung beban, wakil rakyat merasakan kemudahan.
Problem menyandang nama wakil rakyat, memang anggota DPR harus menjadi yang paling dahulu merasakan derita rakyat. Minimal ada empati dan simpati kepada kondisi rakyat yang sulit secara ekonomi. Jangan sampai kita bernegara hanya mengedepankan regulasi dan mengabaikan prinsip berupa trust. Tanpa trust negara ini berjalan dengan prosedur yang kaya tapi sangat miskin akan jiwa.
Menurunkan Legitimasi
Bagaimanapun berita ini akan terus bergulir. Bahkan sangat mungkin ini akan berdampak pada turunnya legitimasi DPR di mata rakyat. Terlebih masyarakat sekarang mulai “ngeh” dengan politik dan situasi keuangan negara.
Hal yang mungkin terjadi adalah ke depan rakyat akan “curiga” kepada DPR. Padahal rakyat adalah “modal sosial” bagi setiap anggota DPR. Kalau rakyat merasa wakil rakyat tak peka dengan kepentingan rakyat, buat apa ada wakil.
Ibarat kata, kalau sudah turun legitimasi, apapun produk legislasi DPR tidak begitu saja masyarakat terima. Dan, rasanya tak berlebihan kalau ada ungkapan bahwa demokrasi sakit bahkan mati karena ulah dari pejabat-pejabatnya.
Satu hal lagi, dalam situasi seperti sekarang, rakyat sangat mungkin mudah bergerak untuk melakukan aksi sosial. Kasus Pati seharusnya bisa menjadi pelajaran bersama. Tapi inilah perjalanan bangsa Indonesia dan siklus kehidupan.*
