Siapa yang tidak senang dapat Rp. 75 Juta perbulan ditambah ratusan juta lagi yang setiap tahun bisa berkali-kali. Tapi kalau itu untuk Anggota DPR RI tidak masalah. Asal!
Secara substansi asal mereka mengerti bagaimana meninggalkan legacy (warisan) bagi bangsa dan negara.
Warisan yang bukan semata kenangan heroisme mereka di masa lalu, yang biasanya diucapkan dengan ungkapan, “Saya ketika itu ketua panja, ketua komisi, ketua ini dan itu.”
Baca Juga: Duduklah Ditempat yang Ditentukan
Tetapi juga petunjuk dan modal penting untuk bangsa ini melangkah ke depan, termasuk di dalamnya bersuara atas ketidakberesan yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan eksekutif yang kurang utuh.
Tetapi, kalau memerhatikan ungkapan seorang Anggota DPR RI yang mengaku lupa dengan rincian gajinya karena telah 4 periode di DPR RI tampaknya, substansi ini tinggallah normatif belaka.
Perbandingan
Jika diibaratkan tim kesebelasan di Eropa, taruhlah Mancherster United, maka semakin besar gaji diterima seorang pemain, semakin bagus dan kontributiflah pemain itu terhadap ketanggungan tim.
Artinya, boleh Anggota DPR RI gajinya besar, fasilitas tinggi dan lengkap jika memang kinerjanya untuk rakyat juga baik dan menghasilkan kemajuan bagi rakyat yang diwakili.
Tetapi rumor bahwa Anggota DPR RI sering bolos dan tidur saat rapat, masih kerap terjadi. Dan, atas hal itu tidak ada sanksi memadai.
Padahal terbaru, Presiden Joko Widodo terbitkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri SIpil, dimana jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam setahun dapat sanksi diberhentikan.
Pemain sepakbola dengan segenap prestasi yang didedikasikan bagi tim itu tidak ada dana pensiun, Anggota DPR ada dana pensiunnya, sebagaimana dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 1980.
Kemana Suaranya?
Di tengah situasi pandemi, adakah di antara kita yang mendengar suara Anggota DPR membela hak rakyat dan mengkritisi eksekutif?
Satu dua orang mungkin ada. Tetapi Anggota DPR itu kan ada 500-an orang. Kemana suara mereka?
Apakah kalau partai mereka bernaung menjadi koalisi pemerintah lantas fungsi sebagai wakil rakyat hilang, tunduk seutuhnya pada ketua umum partai?
Di sini rakyat harus melihat bahwa di DPR RI ternyata para wakil rakyat itu belum seutuhnya menjadi wakil rakyat, sebab mereka harus mengikuti mekanisme partai yang jika tidak sesuai dengan suara dan kehendak partainya atau ketua umumnya, mereka akan di PAW (pergantian antar waktu).
Jadi, wajar jika Anggota DPR RI kala diam, serempak. Kala bicara, biasanya juga serempak. Kata Gus Dur seperti taman kanak-kanak.
Namun demikian, terlepas dari apapun Anggota DPR RI hendaknya tak kehilangan nurani hanya karena mekanisme demokrasi secara prosedural, khususnya kehendak dari partai yang belum ideal, karena begitu lolos ke Senayan, semua Anggota DPR RI Itu bukan seutuhnya wakil rakyat tapi juga kader partai.
Di sini mereka kesulitan bahkan harus bertaruh jabatan kalau berbeda dengan suara kebijakan partai.
Baca Lagi: Kekuasaan itu Ada AJAL-nya
Dengan gaji dan tunjangan tinggi, satu dua atau mungkin lebih ada saja Anggota DPR RI yang tetap bekerja sebagaimana nama wakil rakyat. Tetapi bagi sebagian besarnya, apakah mungkin ada Anggota DPR RI mampu dan mau berpikir idealis dan bertindak konkret menyuarakan kepentingan rakyat?*
