Gerakan zakat kita tahu telah menjadi bagian dari salah satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan. Kemudian juga jalan keluar membangkitkan perekonomian rakyat, dan memperkuat sendi-sendi sosial keagamaan.
Dalam perjalanan saya menghadiri Munas III POROZ pemikiran soal zakat kian menguat. Saya menyaksikan sendiri bagaimana para pegiat zakat tidak hanya berhenti pada visi, melainkan turut melangkah secara konkret di lapangan.
Usai sesi pembukaan, berlangsung sebuah seminar yang, menurut saya, menjadi ruang berdiskusi sekaligus wadah untuk menakar sejauh mana peran zakat bagi kemajuan bangsa.
Buat Peta Jalan Gerakan Zakat
Ketika mendengarkan paparan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Dr. Waryono AG, saya menangkap adanya apresiasi yang tulus terhadap kawan-kawan amil.
Beliau menegaskan bahwa mereka sanggup bergerak dalam senyap maupun terbuka—tanpa libur—demi mengejar kemaslahatan mustahik. Ini suatu bukti bahwa gerakan zakat benar-benar membawa arus ketulusan.
Padahal, bekerja di sektor zakat memerlukan komitmen ekstra, baik dari sisi manajerial maupun operasional.
Namun, Prof. Waryono menambahkan bahwa perlu ada peta jalan yang jelas mengenai ketahanan pangan melalui lembaga amil zakat.
Beliau juga menantang para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang dapat direalisasikan selama periode kepemimpinan POROZ berikutnya. Dengan begitu gerakan zakat semakin kuat dan berkelanjutan.
Gerakkan Pengusaha dari Kalangan Mustahik
Selanjutnya, saya menyimak gagasan dari narasumber Baznas, Saidah Sakwan, yang menyoroti pentingnya dorongan bagi mustahik untuk mengembangkan kemampuan ekonomi mereka.
Pada hemat saya, ini merupakan poin strategis: menggerakkan zakat tidak hanya untuk membantu sesaat, tetapi juga membangkitkan potensi usaha yang lebih berkelanjutan.
Saidah menyebut program semacam lumbung pangan, balai ternak, hingga pelatihan UKM dalam menyiapkan makanan sehat dan standarisasi produk.
Di sini, kita melihat keterpaduan antara zakat sebagai bentuk ibadah dan zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi. Namun, tentu saja, sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah atau pihak lain masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut keseriusan.
Baca Juga: Perlunya Memahami Zakat Harta
Sepanjang diskusi, saya menangkap pesan kuat bahwa gerakan zakat memerlukan keselarasan, baik dari segi konsep maupun pelaksanaannya.
Beragam inisiatif akan sia-sia jika berjalan terpisah dan minim kolaborasi. Dalam konteks kekinian, di tengah gencarnya isu pangan dan nutrisi, justru dibutuhkan kebersamaan yang kian erat antara lembaga zakat dan pemangku kebijakan.
Lebih jauh, upaya mengusung program “makan bergizi” bagi masyarakat rentan akan lebih efektif bila pengelolanya adalah pengusaha dari kalangan mustahik—sebuah bukti bahwa zakat bisa menjadi lokomotif kemandirian ekonomi.
Kian Kontributif
Dari seluruh rangkaian seminar tersebut, saya semakin yakin bahwa gerakan zakat di Indonesia telah memberi kontribusi penting dalam menata wajah perekonomian dan sosial keagamaan kita.
Para amil, di bawah bendera lembaga amil zakat, menjadi garda terdepan yang merancang program-program unggulan, mulai dari pemberdayaan petani hingga pendampingan usaha mikro bagi kelompok dhuafa.
Dengan segala potensi dan capaian itu, izinkan saya mengajak para pembaca untuk kian menyadari peran strategis lembaga amil zakat.
Mereka bukan hanya mengelola dana, melainkan memikirkan peta jalan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan kompetensi mustahik.
Menjaga keberlanjutan gerakan zakat berarti turut membangun pondasi bangsa. Semakin kita mendukung, baik melalui kesadaran membayar zakat maupun terlibat dalam program-program yang diusung, semakin besar pula efek positif yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Semoga komitmen ini terus berlanjut, demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.*
