Home Opini Seperti Apa Wajah Pendidikan Indonesia Pasca UKT dan Gaji Guru Besar yang Kecil?
Seperti Apa Wajah Pendidikan Indonesia Pasca UKT dan Gaji Guru Besar yang Kecil?

Seperti Apa Wajah Pendidikan Indonesia Pasca UKT dan Gaji Guru Besar yang Kecil?

by Imam Nawawi

UKT naik menjadikan mahasiswa bereaksi langsung, mereka melakukan demonstrasi, menolak melambungnya biaya pendidikan yang memberatkan keluarga. Saya dan mungkin sebagian orang sempat menduga, mengapa pendidikan jadi alat dagang kampus. Tetapi benarkah seperti itu? Lebih jauh kalau kita hubungkan dengan narasi Indonesia Emas 2045, benarkah wajah pendidikan Indonesia akan semakin baik? Atau pasca UKT dan gaji guru besar yang kecil, pendidikan akan mundur?

UKT naik tentu telah jadi pertimbangan kampus. Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih mengatakan UKT telah lama tidak naik. Akibatnya beban operasional universitas cukup tinggi, terutama untuk menggaji tenaga pendidik non-PNS.

Artinya, kita bisa asumsikan kampus memang butuh tambahan biaya. Pertanyaannya kemana negara?

Lebih jauh, Nasih mengatakan mahasiswa tetap boleh mengajukan keringanan (di Unair). “Kalau jujur saja, tidak ada masalah, yang miskin ngaku miskin, yang kaya ngaku kaya, itu selesai,” ucapnya seperti dilansir detik.com.

Baca Juga: Pendidikan Moral sebagai Akar Utama Membangun Generasi Emas Indonesia 2045

Permasalahannya apakah semua rektor perguruan tinggi negeri berpikir sama, seperti Mohammad Nasih, ini masalahnya.

Cerita Buya Syafi’i

Masih tentang gaji tenaga kependidikan. Saya tertarik dengan kisah yang Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif sampaikan dalam bukunya “Tuhan Menyapa Kita.”

“Seorang profesor yang sudah berdinas sekitar 40 tahun dihitung, sejak pertama kali mengajar di perguruan tinggi, menerima gaji kurang lebih Rp. 2,7 juta per bulan (pada 2006) atau lebih sedikit tergantung kepada ukuran keluarga yang masih berada di bawah tanggungannya.”

Fakta itu kemudian Buya hubungkan dengan fakta lainnya, soal gaji.

“Bandingkan dengan seorang anggota DPRD di daerah yang punya PAD (penghasilan asli daerah) tinggi, yang menerima gaji sekitar Rp. 40 juta per bulan. Tidak peduli apakah anggota ini punya ijazah asli atau palsu yang belum ketahuan, pendapatannya sama.”

Intinya Buya menilai fakta itu adalah bentuk dari kesenjangan yang amat buruk yang berlaku sampai sekarang.

Belum puas, Buya menulis: “Jangankan dengan wakil rakyat dengan PAD tinggi, di daerah minus sekalipun, dengan pendapatan sekitar Rp. 5 juta per bulan, seorang profesor botak tidak bisa menandingi.”

Jadi ini juga bagian fakta yang menganga, yang media tak banyak dibincangkan. Lalu bagaimana kita berharap dunia pendidikan akan indah seperti mimpi dan harapan kita semua, Indonesia Emas?

Solusi

Jadi, wajah pendidikan Indonesia tidak akan pernah berubah lebih baik secara signifikan, jika pegiat pendidikan, lembaga pendidikan, tidak mendapat dukungan komprehensif untuk maju dan berkembang.

Baca Lagi: Punya Gagasan itu Bagus, Namun Mengelolanya Jangan Ditinggalkan

Apakah mungkin sebuah sekolah akan maju, sedangkan guru-gurunya kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya? Apakah iya, pendidikan akan maju, kalau para guru besar tidak dihargai dedikasinya secara memadai?

Guru dan Guru Besar memang harus ikhlas mendidik anak bangsa. Akan tetapi negara, pemerintah, juga mesti sadar membangun iklim pembangunan yang komprehensif. Kalau ingin pendidikan maju, maka perhatikan bagaimana biaya pendidikan butuh kebijakan yang terang dan jelas. Pada level ini kita semua sadar, akan bagaimana wajah pendidikan Indonesia, sangat ditentukan oleh seperti apa pemerintah memberlakukan pendidikan untuk rakyatnya.

Kalau sekolah maju dari sisi gedung, biaya yang mahal, maka itu adalah layanan pendidikan untuk rakyat yang punya pendapatan tinggi. Lantas, bagaimana dengan kebanyakan rakyat yang pendapatan rendah bahkan tidak jelas? Pemerintah diam saja dan kita sibuk menyalahkan guru dan dosen?*

Mas Imam Nawawi

Related Posts

Leave a Comment