Selama ini kita diperhadapkan dengan fakta tindakan koruptor yang luar biasa, termasuk di dalamnya order pasal untuk sebuah kepentingan. Dan, banyak lagi fakta-fakta yang terang di publik namun tak cukup banyak yang memiliki bukti. Tetapi sejatinya, inti dari semua itu adalah sikap rakus dalam diri yang tak terkendali. Inilah yang sebenarnya butuh prioritas untuk ditangani.
Sebuah sistem, sebagus apapun ketika manusianya kehilangan moral, terlebih dibakar oleh nafsu kerakusan, maka semua ha akan berubah menjadi buruk dan mengenaskan.
Kerakusan itu tidak hanya soal bagaimana mendapat harta yang banyak dengan cara apa pun, termasuk di dalamnya adalah bagaimana diri tetap berkuasa, menjadikan semua posisi strategis menjadi milik diri, keluarga dan kroni.
Baca Juga: Muhasabah Politik Umat
Dalam pandangan orang yang seperti itu, ketidakbaikan menjadi baik. Moral tidak lagi perlu bagi akal, yang pasti bagaimana semua keinginan dapat diwujudkan walau harus menempuh segala macam cara, termasuk menginjak-injak kebenaran, moral bahkan agama.
Tanggungjawab
Sejatinya mengukur apakah keputusan yang dibuat merupakan sebuah tindakan rakus atau tidak bisa dilihat apakah hati nuraninya mengatakan bahwa keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan.
Begitu sebuah keputusan harus ada yang disembunyikan, kemudian narasi yang dibangun adalah impian masa depan, karena itu orang bisa lupa dan tidak bertanya bagaimana semua tindakan dipertanggungjawabkan, maka itu bisa termasuk dari yang namanya tindakan tidak bermoral, dalam hal ini kerakusan.
Memang harus diakui, kata Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, masyarakat masih terbatas pada kajian teoritis mengenai legitimasi politik secara bertanggung jawab.
“Tugas etika politik adalah subsider: membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhobahi para politikus, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.”
Artinya, politik betapapun ia dibayar dengan harga mahal karena sistem demokrasi di Indonesia yang begitu liberal, tidak boleh menjadi sebuah legitimasi bahwa para politisi boleh hidup dengan orientasi pribadi dan mengabaikan aspek moral dan etika. Sebab hal itu, cepat atau lambat akan membawa pada satu keadaan kacau dan merugikan.
Bahaya Kerakusan
Kerakusan merupakan fakotr utama dari segala proses terjadinya kemunduran, bahkan kehancuran. Tidak perlu dalam dunia politik, dalam dunia kedokteran pun ditemukan bahwa banyak penyakit dialami oleh manusia karena kerakusan dalam makan.
Oleh karena itu Alquran memberikan panduan jelas, “Makan dan minumlah namun jangan berlebihan.” (QS. Al-A’raf: 31).
Artinya dalam ha kekuasaan pun tidak harus semua anggota keluarga dan teman serta kroni jadi pejabat. Kalau itu dibarkan, maka kerusakan adalah keniscayaan. Sebab dalam banyak hal, urusan publik memang membutuhkan keahlian, bukan kekerabatan semata.
Baca Lagi: Desain Politik 2024
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama yang memiliki akses pada para pemimpin negeri mengingatkan agar langkah-langkah yang ditempuh tidak berlebihan apalagi sampai betul-betul dikendalikan oleh kerakusan.
Kita patut belajar pada Umar bin Khathab ra yang 10 tahun menjadi pemimpin besar dunia, ia tidak memandang masuknya keluarga bahkan anak-anaknya menjadi pejabat sebagai prestasi.
Justru Umar melarang dan mengatakan cukuplah beban berat kepemimpinan itu sampai pada pundaknya. Sebab semua tindakan akan dimintai pertanggungjawban, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat.*
