Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa kita sebut tak berdaya.
Hal ini terindikasi dari macet yang menimbulkan kerumunan tidak kecil. Yang mana situasi itu berlangsung sejak hari kerja pertama (Senin, 5/6).
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengakui hal itu.
Baca Juga: Surga dan Perjalan di Era PPKM Darurat
Media online kala konferensi pers virtual (5/7) ia mengatakan, “Saya sendiri juga sempat keliling sebentar, dan memang saya lihat macetnya luar biasa.”
Banyak Faktor
PPKM Darurat Jawa-Bali tidak berdaya tentu karena banyak faktor.
Pertama dari proses penetapan kebijakan yang boleh jadi memang bersifat cepat. Akibatnya lupa mengantisipasi hal-hal tak terduga yang potensial terjadi.
Kedua, pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat yang cenderung memaksa dan menakut-nakuti. Akhirnya masyarakat kesulitan menangkap pesan esensial dari PPKM Darurat itu sendiri.
Ketiga, bisa juga karena kebutuhan dasar manusia sendiri. Yang kalau tidak bergerak, tidak bekerja, maka tidak mendapatkan penghasilan. Dan, jelas itu sebuah ancaman yang sangat nyata.
Keempat, belum sepenuhnya seluruh rakyat memahami bahwa bahaya Covid-19 varian baru ini benar-benar berbahaya. Di samping kalau pun tahu, mereka lebih memilih lebih baik bekerja daripada di rumah tidak bisa makan apa-apa (baca tidak ada penghasilan).
Rekomendasi
Jadi, ketidakberdayaan PPKM Darurat Jawa-Bali jangan dipandang secara tidak tepat yang kemudian menjadikan pemerintah kian jauh dalam menganalisa fakta yang sebenarya terjadi.
Manusia memang butuh proses untuk dapat menghasilkan satu kebijakan yang benar-benar efektif.
Namun, evaluasi yang mesti adalah mungkinkah pemerintah melakukan sebuah ketetapan darurat yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Terutama yang terdampak secara ekonomi. Dengan begitu selama masa PPKM Darurat mereka benar-benar dapat tinggal dalam rumah.
Kemudian, mendorong agar masjid dapat menjadi pusat pendataan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Sehingga masa pandemi ibadah umat Islam dapat berlangsung dengan lebih baik.
Tidak kalah penting adalah melibatkan ormas Islam dalam upaya yang secara sistematis, secara aktif, dalam upaya menjawab kebutuhan ekonomi dasar masyarakat.
Atau langkah paling pamungkas, mampukah postur anggaran yang ada mendorong pemerintah melakukan lockdown total. Jika tidak apakah mungkin elemen swasta dan ormas Islam terlibat?
Dengan demikian, maka langkah yang diambil bisa tegas dan efektif.
Ayo Baca Juga: Berubah dengan Berkah di Pagi Hari
Termasuk di dalamnya, apakah patut pemerintah satu sisi begitu getol dengan PPKM Darurat Jawa-Bali, sementara penerbangan internasional yang mendatangkan WNA tidak mendapat kebijakan yang setara dengan rakyat Indonesia.
Berpikir adil memang perlu dan sangat penting. Begitu diterapkan ini akan mendatangkan kepercayaan dan ketenangan. Sebaliknya, begitu berpikir dan bertindak adil diabaikan, maka gejolak pasti menjadi buah yang harus diterima, sebagaimana panas mengakibatkan hangus pada sesuatu yang dibakar. Allahu a’lam.*
