Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa dikatakan tak berdaya.
Hal ini ditandai oleh macet yang menimbulkan kerumunan tidak kecil sejak hari kerja pertama (Senin, 5/6).
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengakui hal itu.
Baca Juga: Surga dan Perjalan di Era PPKM Darurat
Dilansir media online kala konferensi pers virtual (5/7) ia mengatakan, “Saya sendiri juga sempat keliling sebentar, dan memang saya lihat macetnya luar biasa.”
Banyak Faktor
PPKM Darurat Jawa-Bali dikatakan tidak berdaya tentu disebabkan oleh banyak faktor.
Pertama dari proses penetapan kebijakan yang boleh jadi memang bersifat cepat, sehingga lupa mengantisipasi hal-hal tak terduga yang potensial terjadi.
Kedua, pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat yang cenderung tampak memaksa dan menakut-nakuti, sehingga masyarakat kesulitan menangkap pesan esensial dari diberlakukannya PPKM Darurat itu sendiri.
Ketiga, bisa juga dikarenakan kebutuhan dasar manusia sendiri, sehingga kala tidak bergerak, tidak bekerja, maka tidak mendapatkan penghasilan. Dan, jelas itu sebuah ancaman yang sangat nyata.
Keempat, belum sepenuhnya seluruh rakyat memahami bahwa bahaya Covid-19 varian baru ini benar-benar berbahaya. Di samping kalau pun tahu, mereka lebih memilih lebih baik bekerja daripada di rumah tidak bisa makan apa-apa (baca tidak ada penghasilan).
Rekomendasi
Jadi, ketidakberdayaan PPKM Darurat Jawa-Bali jangan dipandang secara tidak tepat yang kemudian menjadikan pemerintah kian jauh dalam menganalisa fakta yang sebenarya terjadi.
Manusia memang butuh proses untuk dapat menghasilkan satu kebijakan yang benar-benar efektif.
Namun di sini, evaluasi yang mesti dilakukan adalah mungkinkah pemerintah melakukan sebuah ketetapan darurat yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sehingga selama masa PPKM Darurat mereka benar-benar dapat tinggal di dalam rumah.
Kemudian, mendorong agar masjid dapat menjadi pusat pendataan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, sehingga di masa pandemi ibadah umat Islam dapat didorong lebih baik.
Tidak kalah penting adalah melibatkan ormas Islam di dalam upaya yang secara sistematis di bawah kekuatan pemerintah dilibatkan secara aktif di dalam upaya menjawab kebutuhan ekonomi dasar masyarakat.
Atau langkah paling pamungkas, mampukah postur anggaran yang ada mendorong pemerintah melakukan lockdown total. Jika tidak apakah mungkin elemen swasta dan ormas Islam terlibat?
Dengan demikian, maka langkah yang diambil bisa tegas dan efektif.
Ayo Baca Juga: Berubah dengan Berkah di Pagi Hari
Termasuk di dalamnya, apakah patut pemerintah satu sisi begitu getol dengan PPKM Darurat Jawa-Bali, sementara penerbangan internasional yang mendatangkan WNA tidak mendapat kebijakan yang setara dengan rakyat Indonesia.
Berpikir adil memang perlu dan sangat penting. Begitu diterapkan ini akan mendatangkan kepercayaan dan ketenangan. Sebaliknya, begitu berpikir dan bertindak adil diabaikan, maka gejolak pasti menjadi buah yang harus diterima, sebagaimana panas mengakibatkan hangus pada sesuatu yang dibakar. Allahu a’lam.*
