Hingga 15 Juli 2021 publik harap-harap cemas akan keputusan pasca 20 Juli 2021 di mana PPKM darurat akan berakhir. Namun, beberapa media melansir bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengambil opsi perpanjangan atau bahkan kebijakan lain.
“Jika kondisi belum cukup terkendali. Perpanjangan kebijakan atau pun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. (Itu) demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. (Lihat Harian Republika (14/7) dengan judul Mobilitas Masih “Merah.”)
PPKM Darurat dalam pelaksanaannya memang telah berhasil. Utamanya dalam menurunkan mobilitas masyarakat. Akan tetapi baru kisaran 10 hingga 15% yang masih belum memenuhi target yang pemerintah tetapkan.
Baca Juga: Ini Cara Sehat Holistik
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga melempar wacana bahwa ada kemungkinan PPKM Darurat mengalami perpanjangan. Tidak sebentar, tapi hingga menjadi enam pekan.
Kerugian Ekonomi
PPKM darurat secara langsung berdampak buruk pada sisi ekonomi. Terbaru media mengabarkan bahwa PPKM Darurat telah membuat pengusaha restoran berteriak atas nasibnya.
“Sama saja kayak tutup, pendapatan saja cuma 10%, paling besar ya 15% lah (dari normal). Jangan lihat turunnya berapa, tapi segitu omestnya sekarang,” kata Wakil Ketua Persatuan Htel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin seperti CNBC Indonesia beritakan (12/7).
Hal serupa juga menghantam sektor pariwisata. BBC menurunkan berita bahwa sejumlah pelaku usaha pariwisata meminta pemerintah mengucurkan bantuan secepatnya menyusul pemberlakuan PPKM Darurat.
Jika sektor usaha mengalami kesulitan demikian rupa, maka demikian pula halnya dengan rakyat kecil. Namun, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden selalu mengingatkan agar kepentingan rakyat kecil selalu dapat perhatian.
“Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini, begitu kata beliau,” tegas Luhut menjelaskan pesan Jokowi seperti kabar dari Kompas.
Solusi Bersama
Belum adanya kebijakan konkret dalam memastikan kebutuhan ekonomi bahkan pangan masyarakat yang terdampak PPKM Darurat menjadikan sebagian masyarakat bergerak kreatif.
Republika (14/7) menampilkan berita foto sejumlah penyedia jasa servis ponsel turun ke jalan di depan PGC Jakarta Timur menawarkan jasanya ke jalan.
Ini membuktikan bahwa perlu ada solusi bersama yang harus jadi ketetapan agar PPKM Darurat tidak menimbulkan masalah pada sisi lain.
Apabila opsi PPKM Darurat “memaksa” maka pemerintah sangat baik melakukan koordinasi dengan MUI. Hal ini untuk mendorong ormas atau Lembaga Amil Zakat terlibat dalam melakukan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat kecil yang rentan ekonomi.
Sudah saatnya pemerintah menggerakkan semua sektor agar musibah ini dapat kita atasi secara bersama-sama.
Langkah kedua, pemerintah melalui pemerintah Kota dan Kabupaten dapat mendorong Kecamatan membuka posko sigap pengiriman bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak, sehingga pengiriman bantuan bisa tersentral sekaligus cepat di dalam pergerakan.
Langkah kecil dan konkret ini penting jadi keputusan, agar pemutusan mata rantai penularan Covid-19 berjalan dengan baik di sisi yang sama masyarakat tidak kesulitan makan.
Baca Terus: Mengapa PPKM Diperluas, Akankah Mujarab?
Jangan sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat diseriusi namun dampak buruk yang nyata di lapangan justru menjadi faktor utama PPKM Darurat ditabrak oleh mereka yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan primernya.
