Hingga 15 Juli 2021 publik harap-harap cemas akan keputusan pasca 20 Juli 2021 di mana PPKM darurat akan berakhir. Namun, beberapa media melansir bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengambil opsi perpanjangan atau bahkan kebijakan lain.
“Jika kondisi belum cukup terkendali, perpanjangan kebijakan atau pun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito seperti diberitakan Harian Republika (14/7) dengan judul Mobilitas Masih “Merah.”
PPKM Darurat dalam pelaksanaannya memang telah berhasil menurunkan mobilitas masyarakat, tetapi baru kisaran 10 hingga 15% yang masih dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Ini Cara Sehat Holistik
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga melempar wacana bahwa ada kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang hingga menjadi enam pekan.
Kerugian Ekonomi
PPKM darurat secara langsung berdampak buruk pada sisi ekonomi. Terbaru dikabarkan bahwa PPKM Darurat telah membuat pengusaha restoran berteriak atas nasibnya.
“Sama saja kayak tutup, pendapatan saja cuma 10%, paling besar ya 15% lah (dari normal). Jangan lihat turunnya berapa, tapi segitu omestnya sekarang,” kata Wakil Ketua Persatuan Htel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin seperti dilansir CNBC Indonesia (12/7).
Hal serupa juga dialami sektor pariwisata. BBC menurunkan berita bahwa sejumlah pelaku usaha pariwisata meminta pemerintah mengucurkan bantuan secepatnya menyusul pemberlakuan PPKM Darurat.
Jika sektor usaha mengalami kesulitan demikian rupa, maka demikian pula halnya dengan rakyat kecil. Namun, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden selalu mengingatkan agar kepentingan rakyat kecil tidak diabaikan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini, begitu kata beliau,” tegas Luhut menjelaskan pesan Jokowi seperti dilansir Kompas.
Solusi Bersama
Belum adanya kebijakan konkret dalam memastikan kebutuhan ekonomi bahkan pangan masyarakat yang terdampak PPKM Darurat menjadikan sebagian masyarakat bergerak kreatif.
Republika (14/7) menampilkan berita foto sejumlah penyedia jasa servis ponsel turun ke jalan di depan PGC Jakarta Timur menawarkan jasanya ke jalan.
Ini membuktikan bahwa perlu ada solusi bersama yang harus ditetapkan agar PPKM Darurat tidak menimbulkan masalah di sisi lain.
Apabila opsi PPKM Darurat diambil maka pemerintah sangat baik melakukan koordinasi dengan MUI untuk mendorong ormas atau Lembaga Amil Zakat terlibat di dalam melakukan distribusi bantuan pangan bagi masyarakat kecil yang rentan ekonomi.
Sudah saatnya pemerintah menggerakkan semua sektor agar musibah ini dapat kita atasi secara bersama-sama.
Langkah kedua, pemerintah melalui pemerintah Kota dan Kabupaten dapat mendorong Kecamatan membuka posko sigap pengiriman bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak, sehingga pengiriman bantuan bisa tersentral sekaligus cepat di dalam pergerakan.
Langkah kecil dan konkret ini penting diambil agar pemutusan mata rantai penularan Covid-19 berjalan dengan baik di sisi yang sama masyarakat tidak kesulitan makan.
Baca Terus: Mengapa PPKM Diperluas, Akankah Mujarab?
Jangan sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat diseriusi namun dampak buruk yang nyata di lapangan justru menjadi faktor utama PPKM Darurat ditabrak oleh mereka yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan primernya.
