Polemik larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri 2024 sempat memantik kehebohan publik. Keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, yang tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024, dinilai diskriminatif dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Kritik tajam datang dari berbagai pihak, termasuk SETARA Institute. “BPIP seharusnya menjadi teladan dalam menghargai keberagaman keyakinan dengan mengakomodasi penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri,” tegas Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute. Berita lengkap baca Kompas.
Namun, angin segar akhirnya berhembus. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan bahwa anggota Paskibraka putri yang berjilbab kini boleh tetap mengenakan jilbabnya saat upacara HUT RI di Istana Negara, seperti lansir Detik.
Keputusan ini mendapat sambutan baik dari publik. Namun, polemik ini menyisakan pertanyaan mendasar tentang bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan aturan dan kebebasan beragama. Terkhusus dalam konteks simbol-simbol nasional seperti Paskibraka.
Apakah penyeragaman harus mengorbankan ekspresi keyakinan individu?
Bagaimana seharusnya kita memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Seorang warga sebut saja Erik memberi penilaian kritis dan tajam.
“Aturan itu telah membuat definisi baru tentang kemerdekaan. Jadi merayakan kemerdekaan bangsa namun mencabut kemerdekaan individu dan agama, ini problematis sekali,” ucapnya melalui pesan singkat.
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu terus masyarakat diskusikan dan temukan solusinya agar kita dapat membangun bangsa yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Polemik jilbab Paskibraka ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. Indonesia adalah bangsa yang beragam, dan keberagaman itu adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan.*
