Suatu siang di Jakarta Utara, saya bertemu seorang ibu di kediamannya. Ia tinggal bersama anaknya di sebuah petakan sempit berukuran 3 x 5 meter. Tak ada kasur, hanya tikar usang dan beberapa bantal lusuh di pojok ruangan. Tak ada lemari pakaian, hanya tumpukan baju dalam kantong plastik besar. Dindingnya lembab, atapnya bocor, dan di luar kontrakan menggenang air got yang sulit surut. Tapi ia menyambut saya dengan senyum paling tulus yang pernah saya lihat minggu itu.
Percakapan kami sederhana, seputar harga beras, biaya sekolah anak, dan harapan-harapan kecil yang barangkali tak pernah masuk dalam statistik pembangunan.
Tapi dari percakapan itulah saya belajar satu hal penting—bahwa menjadi rakyat adalah realitas yang tak semua orang bisa pahami, apalagi mereka yang terlalu tinggi duduknya dan terlalu jauh pandangannya dari tanah.
Beberapa hari setelah pertemuan itu, saya membaca berita yang kontras. Beberapa tokoh terdidik, sudah duduk dalam jabatan penting, kemudian masih ditunjuk mengisi jabatan tambahan.
Sebuah ironi yang tak jarang dibungkus narasi manis: demi pengabdian. Tapi kita semua tahu, jabatan bukan hanya soal pengabdian. Ia juga berarti kuasa, anggaran, dan, mari kita jujur, penghasilan yang makin subur.
Saya tidak hendak menyalahkan siapa pun. Tentu, tidak semua yang menjabat bergelimang kemewahan dan tidak semua yang miskin kehilangan harapan. Tapi ada jurang yang terus melebar.
Jurang antara keputusan di meja rapat dan kenyataan hidup di lantai-lantai rumah petak. Jurang antara logika kebijakan dan detak jantung kehidupan rakyat sehari-hari.
Makanya saya menulis ini: penting belajar jadi rakyat.
Bukan sekadar paham teori rakyat. Bukan sekadar hadir di blusukan lima menit lalu kembali ke mobil dinas. Tapi sungguh-sungguh mau merasakan, sejenak saja, jadi mereka.
Datanglah ke Rumah Rakyat
Datanglah ke kontrakan mereka. Duduk 20 menit tanpa bicara. Rasakan udara pengap, dengar suara anak menangis minta susu, dengar tetangga sebelah batuk karena asma.
Lalu tanyakan pada diri sendiri: Apa arti kekuasaan kalau tak bisa menghadirkan keadilan?
Apa arti pendidikan kalau tak membawa kebijaksanaan?
Kita hidup dalam dunia yang makin sibuk mengukur keberhasilan lewat pencapaian pribadi, grafik pertumbuhan ekonomi, dan headline media sosial.
Padahal, di balik angka-angka itu, ada wajah-wajah rakyat yang sesungguhnya tidak butuh banyak. Mereka hanya ingin cukup makan, bisa sekolah, dan hidup dengan harga diri.
Saya sering berpikir, seharusnya ada mata kuliah wajib bagi semua pemimpin—mata kuliah kehidupan rakyat.
Bukan di kelas, tapi di kolong jembatan, di lorong kampung, di rumah petak yang pengap.
Belajar langsung, bukan dari laporan birokrasi, tapi dari senyuman seorang ibu yang menjual gorengan demi biaya sekolah anak.
Belajar dari bapak pemulung yang tahu betul harga plastik kiloan, tapi tak pernah tahu bagaimana rasanya dihargai sebagai manusia setara.
Penting
Jabatan memang amanah, tapi kadang berubah jadi jarak. Pendidikan adalah berkah, tapi bisa juga jadi benteng. Itulah mengapa belajar jadi rakyat penting.
Bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk mengingatkan: kita ini sebenarnya siapa.
Semua jabatan, titel, kekuasaan—bukan akhir dari perjalanan, tapi cara untuk melayani. Kalau lupa caranya, kembali saja ke kontrakan mereka. Duduk. Dengarkan. Rasakan.
Barangkali dari sana, hati kita bisa dipulihkan. Bahwa hidup bukan soal makan enak, liburan mewah, atau pertemuan-pertemuan elite.
Tapi soal menjadi manfaat. Soal hadir dengan empati. Soal memilih mendengar sebelum memutuskan, melihat sebelum menilai, dan merasakan sebelum membuat aturan.
Kalau tidak bisa memahami rakyat, maka belajarlah jadi rakyat.
Karena keadilan tak lahir dari menara gading. Ia tumbuh dari tanah—tempat rakyat berpijak, dan tempat kita semua pada akhirnya kembali. Kepada mereka yang tengah tersenyum dengan jabatan tambahan, juga kepada yang hari ini rekeningnya menerima hujan uang, yuk belajar. Belajar menjadi rakyat.*
