Belakangan ini rakyat Indonesia harus menerima banyak kesulitan. Pada saat yang sama harus juga kuat mendengar curhatan. Tidak kaleng-kaleng, pejabat loh yang curhat.
Pertanyaannya, kok bisa?
Bukankah pejabat punya kuasa, punya otoritas, punya power. Mengapa kalah melawan mafia dan curhat kemana-mana?
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR (17/3) Mendag menyatakan kalah dari penyimpangan (mafia).
Baca Juga: Paradoks Jabatan Publik
“Bapak/ibu pimpinan dan anggota, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut,” ungkap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi seperti lansir media.
Kok Bisa?
Bagi nalar awam, pernyataan itu jelas mengundang tanda tanya besar.
Kok bisa pejabat yang memiliki kemampuan bergerak dengan kekuatan kebijakan dan fasilitas negara kalah dengan kekuatan non negara?
Idealnya seorang pejabat mampu menemukan akar masalah. Kalau tidak mampu sendirian, bukankah negara punya perangkat lain, mulai dari kepolisian, satgas pangan dan lain sebagainya.
Mengapa itu tidak menjadi satu pilihan untuk membuat keadaan teratasi?
Tanggung Jawab
Akan tetapi, pejabat dalam hal ini Mendag harus berupaya untuk bertanggung jawab dalam arti mengatasi keadaan dengan baik.
Sejauh ada niat yang kuat dan upaya yang kokoh serta sinergis, tidak mungkin ada kekuatan buruk, jahat atau rakus, seperti kata Mendag yang tidak bisa dihentikan.
Kegelapan akan sirna begitu sinar kebenaran datang. Saatnya Mendag mendatangkan sinar itu ke dalam kegelapan, sehingga semua menjadi terang-benderang.
Baca Lagi: Mengapa Kekayaan Pejabat Disorot?
Tetapi apakah itu mungkin? Kecil memang kemungkinannya. Sebab mencari pejabat yang bermental negarawan di era seperti sekarang, ibarat mencari jarum hilang pada tumpukan jerami.
Namun, sejauh kesadaran dan upaya tanggung jawab hadir, negara melawan mafia itu adalah keniscayaan. Justru sangat aneh kalau negara kalah sama mafia. Benar, bukan?*
