Semalam (30/9/22) saya membaca berita yang CNN turunkan. Judulnya “RI masuk 100 Negara Paling Miskin di Dunia.”
Setelah saya mencermati dan mengkreasikan dalam video youtube, beberapa komentar datang.
Ada yang berdoa semoga Allah berikan pertolongan untuk Indonesia. Kemudian ada pula yang memberikan komentar, “Nyatanya memang miskin.”
Tetapi saya melihat, berita bahwa Indonesia menjadi negara paling miskin di dunia, nomer 91 dari 100 negara, maka bagaimana posisi agenda berupa SDG’s yang Bappenas tetapkan.
Utamanya pada tujuan 1 yang menghendaki mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
Dalam target 1.1 nyata tertulis bahwa pada tahun 2030 Indonesia mampu mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang, yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
Baca Juga: Kemiskinan Sejati Harus Kita Hindari
Problemnya sekarang Bank Dunia telah menarik batas garis kemiskinan, dari US$1,9 menjadi US$2,15 per kapita per hari.
Dan, konsekuensinya, 13 juta penduduk Indonesia langsung menukik tajam ke bawah jadi orang miskin.
Tidak Maju
Kemiskinan secara umum adalah sebab suatu negara tidak maju, alias tetap menjadi negara berkembang. Hal itu berarti, kemerdekaan yang setiap Agustus kita rayakan, tidak benar-benar melangkah kemana-mana. Problemnya belum berubah, yakni kemiskinan.
Dalam teori lama, kemiskinan negara terjadi karena beberapa sebab. Mulai dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Kemudian angka pengangguran meningkat. Pendidikan rakyat yang rendah. Muncul bencana alam. Dan, distribusi yang tidak merata.
Tetapi apakah sekarang juga karena faktor itu? Beberapa faktor masih ada, terutama setelah BBM naik menjadi Rp. 10 ribu. Daya beli masyarakat kian terpuruk.
Mutlak memang, terlebih kalau merujuk ungkapan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
“Kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen akibat kebutuhan pangan pokok meroket. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen,” bebernya, seperti lansir liputan6.com.
Kebijakan
Satu faktor yang lebih substansial pada masa sekarang mengapa kemiskinan meroket angkanya, tidak lain karena soal kebijakan. Ya, kebijakan yang tidak pro rakyat.
Menurut ekonom senior Rizal Ramli, “Indonesia punya ketergantungan utang yang sangat besar dan rentan terhadap gejolak tingkat bunga.”
Kok tiba2 @jokowi, SMI & LBP menyebar ketakutan inflasi, stagflasi dgn menyalahkan faktor2 internasional. Kok ndak jujur utk jelaskan bahwa resiko2 stagflasi krn kesalahan kebijakan @jokowi, situ jor2-n bangun infrastruktur dgn utang ugal2an, naikkan harga bbm, listrik pic.twitter.com/04OLs82QPe
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) September 30, 2022
Berarti itu ada pada sisi kebijakan. Mengapa utang menjadi “favorit” dalalm pengambilan kebijakan membangun negara.
Silakan bangun IKN, jalan tol, bandara, atau apapun, tapi kan tidak perlu orang memberikan kuliah bahwa semua harus berdasarkan perhitungan yang cermat. Sebab mereka yang ada dalam pemerintahan bukan orang yang tidak terdidik.
Logikanya, pertanyaan mengapa sampai ada salah dalam kebijakan, berarti ada dua sebab. Sebab pertama, mungkin tidak cermat. Sebab kedua, mungkin tidak peduli, alias asal ambil saja kebijakan.
Baca Lagi: Zakat Fitrah Tembus Angka Rp. 6,7 Triliun
Dalam kata lain, jika benar asumsi itu, maka boleh jadi, menukikknya kemiskinan Indonesia ini benar-benar akibat dari ketidaktulusan niat dalam mengemban amanah. Atau kompetensi rendah para pengambil kebijakan yang akhirnya rakyat kembali harus menderita.
Satu lagi, kalau situasi dan kondisi kemiskinan seperti ini bagaimana dengan SDG’s yang Bappenas canangkan untuk Indonesia 2030 sejahtera?*
