Tema seperti ini: “Menjawab Kemiskinan Rakyat” memang klasik. Tetapi kita tahu, sampai sekarang itu belum benar-benar bisa kita jawab.
Hadirnya dunia digital sebenarnya semakin memudahkan pemerintah untuk melihat langsung. Platform pinjaman online membuka data bahwa data orang yang memerlukan utang sangat tinggi.
Apalagi kalau tiba momen jelang tahun ajaran baru sekolah. Angka pinjaman online meningkat tinggi.
Tempo menurunkan laporan bahwa pada Juni 2024, pinjol mencapai Rp. 24,83 miliar. Ada 11,32 juta akun penerima. Kemudian pada Juli 2024 menjadi 27,41 miliar dengan 12,63 juta akun penerima.
Itu angka orang yang masih bisa akses pinjaman online. Belum mereka yang memang tak bisa akses karena keterbatasan ekonomi yang sangat dalam.
Sisi lain secara empirik fakta akan kemiskinan juga sangat terbuka. Lihat saja Jakarta. Kota (mantan) ibu kota ini masih punya 28% penduduk yang tinggal di kawasan akses minim terhadap ruang terbuka hijau, hunian layak, dan transportasi publik terintegrasi.
Kerja Sama Atasi Kemiskinan
Kita memang harus bekerja sama mengatasi kemiskinan ini. Salah satunya dengan mempermudah akses pendidikan. Sekarang mulai banyak orang berpandangan bahwa kemiskinan bukan buah kemalasan. Justru kita melihat orang miskin berjuang habis-habisan untuk bertahan hidup.
Rendahnya kualitas pendidikan akan menjadikan generasi Indonesia ke depan semakin sulit keluar dari rantai kemiskinan yang turun-temurun. Sebab mereka akan kesulitan mendapat akses atau kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Sisi lain, pemerintah memang harus berupaya kuat dan cepat untuk memberikan layanan dasar secara maksimal. Mulai pendidikan, kesehatan dan sanitasi. Dan, kita tahu bahwa pendidikan yang mampu mengubah wajah banyak bangsa di dunia ini.
Pertanyaannya siapa yang bisa jadi mitra utama pemerintah dalam menjawab kemiskinan ini? Rakyat itu sendiri. Tentu melalui saluran-saluran altruisme rakyat itu sendiri. Seperti melalui Laznas, Baznas, serta CSR perusahaan dan ormas-ormas Islam, yang memang harus diorkestrasi untuk benar-benar mampu menghimpun bukti.
Kemiskinan Ramai Jelang Pemilu
Pikiran ini harus ada dalam benar kita semua. Kalau tidak maka isu ini akan terus menjadi jualan orang yang akan turun sebagai kandidat pejabat. Begitu duduk, lupa dengan penderitaan rakyat.
Tengok saja semua capres dan cawapres tempo hari itu. Mereka tak pernah lepas membawa semangat mengatasi kemiskinan sebagai program prioritas.
Pasangan nomor urut 1 menargetkan akan menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 4-5 persen tahun 2029 dan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen tahun 2026. Pasangan nomor urut 2 menetapkan target 6 persen tahun 2029 dan kemiskinan ekstrem hilang dari Bumi Pertiwi tahun 2026.
Tapi bagaimana sekarang? Jangan sampai 2026 janji soal kemiskinan ini masih jadi “primadona” setiap capres dan cawapres.
Caranya? Kita sebagai rakyat harus ikut mendorong pemerintah tak kehilangan fokus dan energi untuk benar-benar mampu menjawab soal kemiskinan ini. Utamanya kemiskinan moral para pejabat itu sendiri. Karena dari sanalah akar kemiskinan finansial dan struktural begitu mencengkram kehidupan rakyat.*
