Idealnya sebuah kebijakan didasari oleh realitas, dinamika masyarakat; mulai dari kebutuhan dasar sampai proteksi menyeluruh, hingga perencanaan yang benar-benar matang, sehingga PPKM dalam penerapannya tidak mendapat banyak “gugatan.”
Tidak banyak mendapat “gugatan” karena nalar publik memang dapat mendudukkannya dengan baik dan benar, sehingga yang dihasilkan dari kebijakan adalah dukungan. Terlebih ini adalah soal jiwa.
Kebijakan, terlebih yang diterapkan di tengah kehidupan publik, idealnya memang didasari oleh kajian mendalam serta perencanaan matang, sehingga di bawah, semua elemen yang bertugas mensukseskan benar-benar dapat bekerja dengan baik, sehingga kebijakan dapat berjalan efektif.
Akan tetapi, kebijakan akan bagus dan dapat diterapkan, hanya kala sistem yang berjalan di pemerintahan benar-benar berjalan dan berfungsi dengan baik.
Baca Juga: PPKM Darurat Tak Berdaya
Romney dan Steinbart (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud sistem ialah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.
Fakta sebagai Pelajaran
PPKM sejak pertama kali dilakukan, dikatakan oleh pemerintah memberikan daya dukung kuat terhadap penurunan angka penularan dan kasus Covid-19.
Disebabkan, mobilitas masyarakat berkurang cukup baik, sekalipun di dua pekan pertama dinilai belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.
Bahkan kali ini pun, PPKM diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 juga sama, dalam rangka meningkatkan capaian yang telah digapai, sehingga angka kebaikan itu dapat terus ditingkatkan.
Namun, di sisi lain, betapa banyak orang yang terdampak kebijakan ini langsung ke jantung kehidupan mereka, seperti kesulitan bekerja, tidak bisa berdagang, dan lain sebagainya.
Pemerintah segera merespon dengan kebijakan bantuan sosial dan vitamin, sangat bagus. Akan tetapi, apakah ini menyentuh semua masyarakat terdampak, ini yang secara sistem dan data masih penting dihadirkan secara tepat dan akurat.
Lebih jauh adalah tentang anak-anak yang belum bisa sekolah secara langsung. Ini juga belum mendapat perhatian khusus, mengingat, sekalipun sekolah berlangsung secara online, mereka yang belajar di swasta mau tidak mau harus tetap membayar, padahal orangtua sudah dibebani oleh perangkat sekolah, termasuk biaya kuota.
Objektif untuk Kebaikan Semua
Memang dalam situasi pandemi seperti sekarang, semua pihak mesti objektif.
Beda panangan memang tak mungkin dihindarkan, tetapi jangan satu sama lain terkuras energi untuk “baku serang” pernyataan yang tak membawa kebaikan apa pun.
Sebagai rakyat biasa, pemberlakuan PPKM yang diperpanjang ini benar-benar dapat mengurangi penularan Covid-19 sembari tetap memberikan perhatian kepada pihak yang memang seharusnya paling layak dibantu, dikuatkan bahkan dibangkitkan.
Lebih jauh, dari dinamika yang ada, pemerintah dapat belajar lebih serius, bahwa kebijakan sejatinya tidaklah akan dikritik atau ditolak, jika memang dalam sistem yang bekerja benar-benar dapat memberikan jawaban sekaligus solusi konkret pada sisi-sisi yang memang masyarakat terdampak serius, bukan oleh virus, tapi ancaman kelaparan dan gangguan mental serta kesehatan lainnya.
Dan, lebih dari sekedar etika dalam semua unsur terkait penting menjadi landasan di dalam membuat kebijakan, setiap kebijakan hendaknya melibatkan banyak elemen bangsa, sehingga apa yang disebut dengan gotong-royong bisa digelar dalam realita, bukan sekedar jargon yang tidak pernah membumi.
Gotong-royong, berarti pemerintah dalam penerapan kebijakannya melibatkan banyak pihak, sehingga ada ruang dialog, interaksi dan tentu saja evaluasi dan improvisasi.
Baca Lagi: Jangan Bodo Amat
Di samping sisi yang sebenarnya sangat urgen, keteladanan yang sejatinya amat penting. Karena pemerintah akan diikuti manakala kata dan perbuatan benar-benar hadir dalam bukti, bukan narasi yang mewujud dalam bentuk janji yang tak pernah “terealisasi.”*
