Usai menuntaskan beberapa tugas, saya menyempatkan mata menyapu satu berita yang mengiris hati. Judulnya “Sulit Cari Kerja.” Sebuah judul singkat, namun menyimpan realitas pahit bagi banyak anak muda Indonesia, khususnya para sarjana. Yakni hidup menjadi pengangguran.
Bayangkan, satu juta sarjana saat ini berstatus pengangguran. Angka yang fantastis, jauh dari bayangan masa depan cerah yang sering kita harapkan. Teriakan Indonesia Emas seakan semakin relevan kalau orang sikapi dengan mental cemas.
Fenomena ini membuat saya memunculkan dua pertanyaan yang menggantung: “Bagaimana nasib bonus demografi dan cita-cita Indonesia Emas di tengah realitas ini?
Dan benarkah semua ini bermuara pada satu biang keladi: sistem pendidikan yang tidak memadai?
Antara Harapan dan Realita Pahit
Indonesia saat ini berada di puncak bonus demografi, sebuah periode dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Secara teori, ini adalah jendela emas.
Tenaga kerja muda yang melimpah seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi, membawa Indonesia menuju puncak kejayaan yang kita impikan sebagai “Indonesia Emas” pada tahun 2045.
Namun, jika satu juta sarjana saja sulit menemukan pekerjaan, bonus demografi ini justru berpotensi berubah menjadi bumerang.
Alih-alih menjadi dividen demografi yang menguntungkan, surplus angkatan kerja tanpa lapangan yang memadai bisa menjelma menjadi beban.
Jumlah pengangguran yang membengkak berisiko memicu masalah sosial, ekonomi, bahkan politik. Tingkat stres, frustasi, dan penurunan daya beli di kalangan usia produktif akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara.
Narasi optimis tentang Indonesia Emas, yang selalu kita gaungkan dengan semangat membara, bisa jadi terasa hambar di telinga mereka yang setiap hari berjuang keras mencari nafkah.
Sistem Pendidikan Kita: Benarkah Dalang di Balik Semua Ini?
Pertanyaan kedua tak kalah pentingnya: Apakah akar masalahnya terletak pada sistem pendidikan kita yang tidak memadai?
Mungkin sebagian kita setuju bahwa ada korelasi kuat antara keduanya. Sistem pendidikan kita seringkali dituding terlalu berorientasi pada teori, minim praktik, dan kurang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.
Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, seorang pakar pendidikan terkemuka Indonesia, pernah mengemukakan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup.
Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi. Artinya, kurikulum harus disesuaikan agar lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, bukan sekadar memiliki ijazah. Catatan ini penting sekali karena mulai banyak orang sibuk mencari ijazah daripada kompetensi.
Senada dengan itu, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, dengan filosofi “Among”, mengajarkan bahwa pendidikan harus memerdekakan dan menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Dalam konteks kekinian, ini berarti pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk disrupsi teknologi dan perubahan lanskap pekerjaan. Jika tidak, lulusan kita akan tertinggal jauh.
Lebih lanjut, Nadiem Makarim (terlepas dari kasus korupsi laptop yang menyeretnya) saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seringkali menyuarakan pentingnya “link and match” antara dunia pendidikan dan dunia industri.
Ia berargumen bahwa kurikulum harus dirancang bersama dengan industri agar lulusan siap kerja. Program magang yang masif, penguatan pendidikan vokasi, dan fleksibilitas kurikulum adalah beberapa langkah konkret yang mencoba menjawab tantangan ini.
Pertanyaan berikutnya, mengapa pendapat tokoh itu tak jadi arus kerja dunia pendidikan?
Berhenti Larut dalam Narasi, Saatnya Bertindak!
Indonesia memang memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Narasi “Indonesia Emas” adalah impian yang sah dan harus terus dipupuk.
Namun, kita tidak bisa larut dalam narasi semata tanpa melihat realitas di lapangan. Ketika satu juta sarjana sulit mencari kerja, itu adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan.
Apalagi, Indonesia resmi mendapat ketetapan tarif dagang sebesar 32% dari Donald Trump. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira dampak dari keputusan Trump itu buruk bagi ekonomi Indonesia. Ia mengatakan akan terjadi penurunan ekspor Indonesia hingga lebih dari 100 triliun rupiah.
Dalam kata yang lain, narasi optimis tentang bonus demografi hanya akan menjadi anugerah jika kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Tantangan datang dari dalam dan luar negeri. Jika tidak, ia akan menjadi bom waktu.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita berhenti sekadar bermimpi dan mulai berbenah. Perbaikan sistem pendidikan adalah investasi jangka panjang yang krusial. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga peran aktif dari masyarakat, dunia industri, dan tentunya, para pendidik.
Mari bersama-sama wujudkan “Indonesia Emas” bukan hanya dalam narasi manis, tetapi dalam kenyataan di mana setiap sarjana kita bisa berkarya, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Dalam konteks lebih dalam, pemerintah juga harus proaktif mendorong keterlibatan swasta, untuk bisa menjawab soal yang tidak ringan ini.*
