Sebenarnya tidak sulit kita mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang kian memburuk. Tetapi, media memang tidak serta merta bisa menarasikannya. Kecuali ada sebuah lembaga internasional yang menyoroti hal tersebut.

Seperti hari ini (6/2) dilansir Koran Kompas pada Rubrik Politik & Hukum, “Budaya Politik Indonesia Memburuk.”

Hal itu didasari oleh laporan Indeks Demokrasi 2020 yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 3 Februari 2021. Dalam laporan itu, skor Indonesia 6,30. Skor itu memberikan nilai terendah untuk Indonesia sepanjang 14 tahun atau sejak indeks ini disusun EIU tahun 2006.

Baca Juga: Moral yang Tertinggal dan Ditinggal

“Kultur politik di Indonesia semakin memburuk, sehingga berkontribusi pada kemunduran Indeks Demokrasi Indonesia. Reformasi partai politik (parpol) menjadi pekerjaan tuan rumah terbesar untuk memperbaiki budaya politik, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia secara menyeluruh,” begitu isi dari paragraf pertamanya.

Narasi Kudeta Demokran dan Kesusahan Rakyat

Sekarang mari lihat ke permukaan, apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau yang paling dibutuhkan oleh rakyat saat ini, terutama yang terdampak bencana alam.

Sementara, apa yang diributkan oleh elit di media saat ini. Kudeta Partai Demokrat, menjadikan warna media kembali heboh. Padahal kehebohan yang nyata di alam realita tidak pernah diulas sedemikian rupa. Jadi, ada apa sebenarnya dengan bangsa kita?

Mengapa kita tidak mau benar-benar komitmen dan sungguh-sungguh dalam menghadapi tantangan yang nyata menantang. Mulai dari pandemi yang tak terkendali, sekolah yang seakan kian menjadi beban anak-anak, serta bencana alam yang nyata mengepung Ibu Pertiwi. Apakah ini hal yang biasa-biasa saja?

Jadi, bangsa ini seperti terus berjalan ke arah yang semakin memburuk keadaan. Masalah apa, narasi apa dan tindakan apa. Rakyat banyak kehilangan pekerjaan, wakaf uang diserukan. Korupsi tetap dibiarkan.

Seperti diungkapkan oleh Prof Azyumardi Azra (Kompas, 4/2).

“Indonesia dalam darurat korupsi menggelinding ke lubang gelap tidak berdasar. Memberantas korupsi tak bisa dengan sikap biasa. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diberantas. Diberantas tak hanya dengan hukum konvensional, tetapi juga perlu kebijakan dan tindakan politik.”

Penegakan Akhlak

Jika kita lihat narasi di atas bahwa satu di antara PR yang perlu dituntaskan segera adalah reformasi partai politik. Kemudian pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Hadirkan Kecerdasan Ekstra

Keduanya ini tak cukup memadai jika hanya dilakukan dengan pendekatan profesionalitas dan akuntabilitas. Sebab manusia yang melakukan korupsi atau sengaja memilih tindakan salah bukan sedang tidak tahu bahwa dirinya salah. Tetapi karena tidak kuatnya akhlak di dalam dirinya.

Nabi Muhammad menerangkan bahwa semakin baik akhlak seseorang berarti semakin sempurna keimanannya. Dalam kata yang lain, pemerintah perlu mengambil inti dari syariat Islam ini bukan hanya zakat dan wakaf, tetapi juga peningkatan iman dan taqwa. Keduanya (iman dan taqwa) adalah akar dari akhlak yang mulia.

Lebih dari sekedar itu, pemerintah, legislatif, dan yudikatif harus siap menjadi yang terdepan dalam teladan akhlak yang mulia. Jika ini dituntaskan, insha Allah Indonesia akan terus membaik.

Bukan saja sisi demokrasinya, hubungan pemerintah dan rakyat akan harmonis dan solid. Pada akhirnya pembangunan akan benar-benar berjalan mulus, lancar dan komprehensif. Sebab segala sesuatu didasarkan pada penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keuntungan rezim belaka. Allahu a’lam.

Mas Imam Nawawi Ketua Umum Pemuda Hidayatullah
Bogor, 24 Jumadil Akhir 1442 H