CPNS mundur ada apa sebenarnya? Berita tentang mundurnya CPNS belakangan ini menarik untuk jadi perhatian bersama. Singkatnya adalah mengapa mereka para CPNS memilih mundur, justru setelah lulus seleksi?
Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Sigit Rohadi punya pandangan tersendiri perihal fenomena itu seperti lansir Media Indonesia (29/5/22).
Baca Lagi: Menumbuhkan Etos Kerja
Ia menilai masih banyak orang mau bekerja di pemerintahan, karena ada jaminan karier, kenaikan gaji berkala dan peluang untuk melanjutkan studi ketimbang bekerja di sektor swasta.
“Meski demikian, katanya, banyak lulusan terbaik dari perguruan tinggi akan berpikir dua kali ketika bekerja di pemerintahan sebab mereka akan menjadi bawahan dari lulusan yang biasa-biasa saja.”
Ia tambahkan, “Tidak ada jaminan bahwa kualitas akademik mereka akan tersalurkan dalam budaya kerja yang kurang menghargai prestasi.”
CPNS Mundur Karena Gaji dan Lokasi
Media banyak mengabarkan CPNS mundur mencapai angka ratusan orang. Salah satu alasannya ialah gaji dan tunjangan yang tak sesuai ekspektasi.
Selain itu juga karena lokasi yang menurut para CPNS tidak sesuai.
Sebagai informasi berdasarkan laporan Kompas, gaji CPNS, secara spesifik merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2019, untuk lulusan S1 atau golongan IIIa akan menerima gaji pokok per bulan sebesar 80 persen dari Rp Rp 2.579.400 atau sebesar Rp 2.063.400.
Pilih Mundur Sanksi Hadir
Namun ada konsekuensi bagi CPNS yang mundur. Sanksi paling rendah dan paling umum adalah pelamar kena blacklist, alias tidak bisa lagi melamar pada semua jalur penerimaan aparatur sipil negara (ASN) untuk satu periode berikutnya. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 54 ayat 2 Permen PANRB No 27 tahun 2021 seperti lansir detik.
Perbaikan
Semoga munculnya fenomena CPNS mundur jadi momen perbaikan lembaga pemerintahan.
Yang mana telah banyak orang mafhum bahwa budaya kerja birokrasi masih cenderung terjadi penyimpangan anggaran dan sistem karier yang politis serta kolutif.
Baca Lagi: Akal Bagaimana Idealnya Bekerja?
Artinya, sisi positif yang bisa kita jadikan spirit ialah anak-anak lulusan terbaik lebih memilih bekerja dengan kemampuan terbaik dengan merawat integritas diri yang sangat mahal.
Lebih jauh memang sudah waktunya birokrasi Indonesia mengedepankan sikap abdi negara yang rela berjuang dan berkorban. Tetapi ini juga butuh komitmen dari para pejabat politik yang mengatur seluruh elemen birokrasi negara.*
