Kita tentu telah mendengar pemerintah berusaha keras bisa menggelar upacara kemerdekaan ke-79 RI di IKN. Kabarnya 2800 undangan telah beredar.
Kata seorang pejabat pemerintah upacara kemerdekaan di IKN itu merupakan pekerjaan besar. Tapi mungkin sejumlah orang juga bertanya, besar biaya atau besar dampaknya bagi rakyat.
Sayangnya, sampai sekarang belum ada yang benar-benar tinggal di IKN. Sebagian pegawai termasuk pejabat Setpres masih berpencar di beberapa titik, seperti Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser atau Sepaku. Demikian laporan Kompas.Id pada 27 Februari 2024.
Informasi itu mungkin membuat sebagian orang menilai bahwa kalau sekadar upacara, mengapa tidak melibatkan rakyat di IKN, masyarakat lokal yang tentunya secara psikologis harusnya yang paling bahagia dengan adanya IKN.
Sekali lagi kita bisa melihat lebih kritis, bahwa langkah-langkah tersebut kadangkala memang belum bersenyawa dengan aspirasi rakyat.
Lanjut
Dan, belakangan sebagian orang mulai bertanya apakah IKN akan terus berlanjut?
Baca Juga: Dekat Pemilihan, Rakyat Seakan Teman
Dua faktor penting menjadi perhatian kita semua. Pertama, Indonesia memasuki masa transisi kepemimpinan nasional.
Kedua, kondisi keuangan negara yang tampaknya terus melemah.
Jika fakta kedua benar adanya, mungkin Prabowo akan melanjutkan, tetapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, bagaimanapun ancaman mangkrak tak dapat terhindarkan.
Tentu ini sebuah pelajaran penting bagi pemimpin Indonesia, bahwa membangun butuh perencanaan matang, tidak boleh berbasis perasaan dan ingin mendapat pengakuan ataupun pengagungan.
Mungkin dahulu pemikiran tentang IKN ini hanya fokus pada soal membangun hutan menjadi kota. Tetapi faktanya kota itu butuh manusia, butuh sistem dan paling mendasar butuh air bersih. Jika semua unsur mendasar belum dapat diwujudkan, rasional saja jika orang enggan untuk tinggal di IKN.
Dampak
Puncaknya pada Agustus 2024 isu utama dari agenda pemerintah hanya tentang IKN adalah soal upacara pada 17 nanti.
Baca Lagi: Pemimpin itu Mendengar, Bahkan Bertanya
Pertanyaannya, apa setelah upacara kemerdekaan?
Misalnya pembangunan hotel dipercepat, setelah upacara apakah hotel dapat terisi secara reguler?
Dan, kalau kita kembali kaitkan dengan rakyat, adakah dampak signifikan semua agenda itu terhadap perbaikan nasib rakyat atau seperti apa.
Secara ideal tampaknya semua sepakat bahwa sebaik-baik pembangunan adalah yang dapat membawa rakyat semakin sejahtera dan negara semakin jaya.
IKN satu sisi adalah harapan besar akan hal itu. Meskipun prosesnya tampaknya akan semakin tidak mudah, pemerintah harus tetap berupaya agar IKN benar-benar bukan hanya superioritas pemerintah atas rakyat. Tetapi IKN benar-benar membawa perubahan terhadap nasib rakyat.
Prinsipnya, kita semua memahami bahwa membangun IKN memang tidak mudah. Namun jangan sampai pula karena tidak mudah, kita malah gampang mengabaikan posisi rakyat dalam setiap pembangunan. Padahal sebenarnya rakyat itu sendiri adalah subjek pembangunan.*
